PT Pupuk Kujang Harus Revitalisasi Teknologi

21-07-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto: Puntho/rni

 

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai fasilitas teknologi yang dimiliki PT Pupuk Kujang sudah terlalu 'klasik'. Ia mendesak agar PT Pupuk Kujang merevitalisasi teknologi demi mengejar produktifitas, serta menghadirkan pupuk yang baik dan murah bagi para petani nasional dalam rangka menuju kedaulatan pangan.

 

Hal ini disampaikan Herman Khaeron usai mengikuti kegiatan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Gde Sumarjaya Linggih ke Provinsi Jawa Barat yang salah satunya meninjau PT Pupuk Kujang, di Karawang, Senin (20/7/2020). 

 

"Pupuk Kujang 1A itu dibangun pada tahun 1975. Jadi, sudah 45 tahun, kemudian yang satunya sudah 20 tahun 1B nya. Tentu, untuk mengejar produktifitas, teknologi lama sudah harus direvitalisasi. Industri pupuk harus bisa menjamin keberlangsung dalam rangka menuju kedaulatan pangan. Juga, dalam rangka menghadirkan pupuk yang murah bagi para petani," ujarnya. 

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengimbau agar PT Pupuk Kujang segera mengupayakan regasifikasi. Menurutnya, regasifikasi mendesak untuk dilakukan mengingat gas sebagai resource atau sumber bahan baku yang persentasenya hampir 80 persen untuk industri pupuk. 

 

"Kami mengimbau PT Pupuk Kujang harus tersedia berkesinambungan, kalau sumber gas dalam negeri sudah mulai menurun. Mengingat, resource gas sebagai sumber utama hampir 80 persen untuk industri pupuk. Semestinya, bisa segera dilakukan regasifikasi. Jadi, harus dibangun dengan pihak lain," pungkas Legislator dapil Jabar VIII itu. (pun/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...